Beberapa hari belakangan ini telah terjadi rotasi dan pelantikan pejabat Eselon dibeberapa Daerah, termasuk pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan tak kalah hebohnya ada yang mendapatkan jabatan baru, ada yang masih bertahan dan ada pula yang non job alias tidak mendapat jabatan.
Pada tatanan teori Organisasi rotasi merupakan hal biasa dan sah-sah saja, penyegaran dengan cara ini walaupun ada yang mengaitkan dengan hal politis apa itu terlepas benar atau tidak jika dilakukan dengan prosedur yang benar, itu semua tak menjadi persoalan dan masalah.
Keluarga pada lingkaran kekuasaan yang mendapatkan jabatan tentu bisa saja menimbulkan pro dan kontra, tapi bagi masyarakat awam mereka tidak terlalu pusing dengan hal yang demikian, mereka menunggu kerja-kerja nyata bagi pemangku jabatan tersebut. Berikan mereka kesempatan dalam bekerja.
JABATAN adalah AMANAH.
Terpenting bagi Kepala Daerah, haruslah mampu melakukan evaluasi yang objektif, boleh kurang suka pada pribadi seseorang namun lihat etos kerja mereka, jika menurut penilaian berbasis kinerja mereka mampu, ya terus dan lanjutkan, begitu juga jika mereka tidak mampu, tentu dilakukan evaluasi bahkan “diparkirkan” meskipun itu keluarga.
Bagi yang merasa diperlakukan tidak adil ada cara yang bisa ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, berkomunikasi dengan baik lebihlah efektif.
“Suatu saat semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh yang Maha Kuasa”.
Wassalam
Syahrial ST, M.Si
Mekkah, 15 Januari 2020